MILO88 – Basuki: Bangun Fisik IKN Tak Rumit, Tantangannya Koordinasi Antar-instansi
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus melaju sebagai proyek strategis nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.
Dengan target deklarasi sebagai ibu kota politik pada 2028, pemerintah fokus membangun infrastruktur fisik dan menyiapkan tata kelola pemerintahan.
Menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, pembangunan fisik IKN tidak terlalu rumit, tetapi tantangan utama terletak pada koordinasi antarinstansi dan pengawasan eksekusi.
“Pembangunan fisik IKN tidak terlalu rumit setelah program dan anggaran tersedia. Tinggal melelang, mengerjakan, dan mengawasi,” ujar Basuki menjawab Kompas.com, Rabu (23/4/2025).
Basuki menuturkan, saat ini Otorita fokus pada pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yangvmenjadi pilar penting untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap.
Pembangunan gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta hunian untuk anggota DPR dan hakim akan dimulai pada 2025.
“Proyek ini mencakup tidak hanya kantor, tetapi juga ekosistem pendukung seperti jalan dan fasilitas hunian, yang dirancang untuk mendukung operasional pemerintahan,” kata Basuki.
Desain awal yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini sedang direvisi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk memastikan desain mencerminkan visi kepala negara, pemerintah membentuk tim desain khusus.
Anggaran tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun telah dialokasikan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, termasuk akses ke Wilayah Perencanaan (WP) 2.
Dana ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan fasilitas publik.
Basuki memaparkan, progres pembangunan IKN dari 109 paket APBN periode 2020–2024 telah mencapai 61,7 persen, menunjukkan kemajuan signifikan.
Hingga 2024, sejumlah infrastruktur utama, seperti Istana Presiden, jalan tol, dan 27 tower rumah susun (rusun) untuk ASN, dalam tahap penyelesaian.
Pada 2025, Otorita IKN juga akan memulai lelang baru senilai Rp 5,3 triliun untuk jalan di KIPP 1A, 1B, 1C, serta penataan kawasan Sepaku agar terhindar dari kekumuhan.
Selain APBN, investasi swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun turut mendukung pembangunan.